Ratusan warga kaki Gunung GedePangrango melakukan long march dari Bundaran Tugu Gentur menuju Pendopo Bupati Cianjur, (Foto : DediRohendi/InfoSembilannews.com)
CIANJUR - Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, ratusan warga yang tinggal di kawasan kaki Gunung Gede–Pangrango menggelar aksi demonstrasi menolak Proyek Geotermal Cipanas, pada Rabu (10/12/2025). Aksi dimulai dari Bundaran Tugu Gentur dan berlanjut dengan long march menuju Pendopo Kantor Bupati Cianjur.
Dalam orasinya, warga kembali menegaskan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Geotermal Cipanas yang sejak 2022 dinilai mengancam sumber air, ruang hidup, serta ekosistem Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang berstatus Cagar Biosfer Dunia.
Selain persoalan lingkungan, warga juga menyoroti adanya dugaan intimidasi dan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan wilayahnya. Salah satu ketegangan terbaru terjadi pada 12 November 2025 saat PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMPG) bersama sejumlah ormas melakukan pematokan lahan. Warga mengaku mengalami intimidasi, termasuk terhadap perempuan yang turut menjaga kawasan.
Tidak terima dengan kondisi tersebut, massa aksi mendatangi Pendopo Cianjur untuk menagih komitmen Bupati Mohammad Wahyu yang sebelumnya dinilai menjanjikan keberpihakan pada warga dalam penolakan proyek geotermal. Namun, menurut warga, hingga kini pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata.
“Aksi ini adalah suara terakhir kami untuk mempertahankan ruang hidup. Kami hanya ingin lingkungan tetap aman, air tetap ada, dan tidak ada lagi intimidasi,” ujar salah satu perwakilan warga.
Aksi Hari HAM Sedunia ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, serta lembaga bantuan hukum yang peduli terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia di Cianjur. Mereka mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi serta membuka akses informasi terkait proses perizinan proyek geotermal.
Koordinator lapangan, Deder, menyampaikan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam warga terhadap pemerintah daerah.
“Kami sudah berulang kali melayangkan surat untuk menanyakan komitmen Bupati yang pada masa kampanye menolak relokasi geotermal dan pengembangan wisata alam. Namun hari ini beliau kembali tidak hadir dan tidak merespons tuntutan warga. Bahkan 20 hari kami menunggu jadwal audiensi, tidak ada balasan,” ungkapnya.
Deder menegaskan warga akan terus menyuarakan penolakan. Ia menyebutkan massa aksi berasal dari Kecamatan Cipanas, Pacet, Cugenang, serta perwakilan organisasi mahasiswa dan pendamping dari Jabodetabek. Jaringan advokasi lingkungan seperti JATAM dan sejumlah LBH dari Bandung juga turut hadir.
Ke depan, warga berencana melanjutkan aksi ke tingkat Provinsi Jawa Barat untuk meminta Gubernur memberikan respons tegas.
“Insyaallah kami akan menggelar aksi di Jawa Barat. Waktu dan teknisnya akan didiskusikan lebih lanjut,” pungkasnya.
(Redaksi:02)
