(Foto : Red/InfoSembilannews.com) Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Rido, saat memberikan keterangan rencana investigasi dugaan pemotongan Dana BLTS.
CIANJUR - Maraknya keluhan dari masyarakat terkait dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai Subsidi (BLTS) mendapat perhatian serius dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur. Menindaklanjuti informasi yang berkembang, komisi tersebut menyatakan akan segera melakukan pengecekan dan investigasi mendalam.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Rido, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan informal dari warga terkait praktik pemotongan dana bantuan. Meski program BLTS masih berjalan, dugaan penyelewengan ini dinilai sangat mengkhawatirkan.
“Kami kemarin sempat mendengar tentang informasi itu dari warga masyarakat. Kami akan melakukan pengecekan dan investigasi bagaimana yang terjadi di lapangan, karena sampai hari ini kami belum menerima laporan spesifik dari Dinas Sosial (Dinsos),” ujar Rian Rido, Senin (8 Desember 2025).
Ia menegaskan bahwa Komisi IV sejak awal telah memberi peringatan kepada Dinas Sosial agar tidak melakukan pemotongan dana bantuan dengan alasan apa pun. Menurutnya, data penerima BLTS telah diverifikasi dan ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga bersifat final dan tidak boleh diubah.
“Kami sudah mewanti-wanti kepada Dinas Sosial bahwa jangan sampai ada potongan dengan alasan apapun. Data ini sudah diverifikasi oleh Kemensos. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemensos bahwa penerima bantuan ini adalah berdasarkan desil satu sampai lima dan data itu sangat valid. Jadi ketika ada potongan, tidak boleh dan tidak bisa,” tegas Rido.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pada Selasa (9/12/ 2025). Rapat tersebut akan membahas dugaan pemotongan BLTS sekaligus mengevaluasi kinerja Dinsos sepanjang tahun 2025, serta memastikan keselarasan data dengan Kemensos.
Rido menambahkan, jika dugaan pemotongan terbukti, pihaknya akan mendorong Inspektorat Daerah untuk turun tangan melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan tegas.
“Tindakan kami akan cek apa betul atau tidak. Kalaupun memang ini betul ada hal seperti itu, kami akan mendorong Inspektorat Daerah untuk memeriksa dan menindaklanjuti semua,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut. (Red01)
