Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran, Dewan Kota Gelar Diskusi Publik di Momentum Hakordia dan HAM

info sembilan news
10 Des 2025, 08:17 WIB Last Updated 2025-12-10T01:18:45Z



Diskusi Publik 20 Tahun Dewan Kota Cianjur yang digelar bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Hari Hak Asasi Manusia, di Gedung Juang 45 Cianjur. (Foto : Yati N/InfoSembilannews.com)

CIANJUR - Memperingati 20 tahun berdirinya Dewan Kota, rangkaian Diskusi Publik digelar bertepatan dengan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dan Hari Hak Asasi Manusia. Acara bertajuk “Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Konsolidasi Demokrasi atau Konsolidasi Kekuasaan?”, itu berlangsung di Gedung Juang 45, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selasa (09/12/2025) malam.

Diskusi ini menjadi ruang intelektual sekaligus bentuk kontrol moral masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu diawasi secara kritis.

Direktur Permadani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan bahwa evaluasi publik terhadap satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran sangat penting dilakukan.

“Forum ini bukan hanya diskusi biasa, tetapi upaya mengisi kekosongan pengawasan publik. Pengawasan formal dari partai-partai sering kali terbatas, sehingga dibutuhkan kekuatan moral dari masyarakat sipil untuk memastikan arah bangsa tetap pada jalurnya,” ujarnya.

Menurut Ray, tujuan utama pengawasan tersebut bukan untuk menghambat, melainkan memastikan pemerintahan berjalan sesuai janji dan amanat konstitusi.

“Yang terpenting adalah menjaga agar negara ini tidak terpuruk. Kita hanya ingin memastikan bahwa kepemimpinan Presiden berjalan sesuai janji dan realitasnya,” tambahnya.

Ray juga menyinggung pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Menurutnya, demokrasi tanpa oposisi akan membuat proses demokratis menjadi stagnan.

“Jika oposisi formal tidak bergerak, maka harus ada oposisi moral yang dibentuk oleh kalangan intelektual dan kelas menengah. Tujuannya tetap sama: memastikan pemerintah bekerja sesuai aturan dan janji-janji yang telah disampaikan,” tegasnya.

Diskusi ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pengawasan publik dan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. (Yati-N)

Editor: D3D1-Rjy

Iklan