Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani memaparkan Outlook Perekonomian Indonesia 2026 dalam konferensi pers di Jakarta, menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% di tengah tantangan global. (Foto : Warpol/ Indosemnilan.com)
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mencapai 5,0%–5,4% (yoy), mencerminkan optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Proyeksi tersebut disampaikan Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, dalam Konferensi Pers Outlook Perekonomian Indonesia 2026 di kantor APINDO, Selasa (9/12).
Didampingi Wakil Ketua Umum Sanny Iskandar, Sekretaris Umum Aloysius Budi Santoso, serta jajaran pengurus lainnya, Shinta menjelaskan bahwa kuartal I 2026 diperkirakan menjadi periode dengan momentum pertumbuhan terkuat. Kondisi ini didorong oleh faktor musiman seperti perayaan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri.
"APINDO mengingatkan adanya potensi perlambatan pada kuartal II dan III ketika efek musiman mereda dan kebijakan pendukung tidak cukup kuat. Selain itu, ketidakpastian global seperti tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan dapat memengaruhi arus dagang dan nilai tukar," ujar Shinta.
Dalam laporan outlook tersebut, APINDO juga memproyeksikan inflasi 2026 berada pada kisaran 2,5 ± 1 persen, sejalan dengan target Bank Indonesia. Sementara itu, defisit APBN 2026 diperkirakan berada di level 2,7%–2,9% terhadap PDB, sehingga menuntut disiplin fiskal melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.
Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.500–Rp16.900 per USD, dipengaruhi tekanan eksternal serta potensi kenaikan suku bunga The Fed. Pertumbuhan kredit 2026 diprediksi moderat dengan pemulihan bertahap, sementara investasi dan ekspor tetap menjadi pendorong utama.
APINDO menilai target investasi Rp2.175 triliun masih realistis, dengan catatan adanya dukungan terhadap proyek strategis nasional, perbaikan iklim usaha, serta penguatan hilirisasi. Dari sisi domestik, Shinta menekankan urgensi reformasi struktural untuk mengatasi tantangan seperti melemahnya konsumsi, tingginya tingkat informalitas, rendahnya kualitas tenaga kerja, serta risiko deindustrialisasi dini.
"Kebijakan upah 2026 juga perlu dijaga agar tetap berbasis data dan mendukung daya saing industri," tegasnya.
APINDO berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat memperkuat sinergi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi 2026 lebih merata dan inklusif bagi seluruh sektor. (Red01)
