Pengamat publik Yan Yan SH menilai masih adanya pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur yang sulit dikonfirmasi awak media bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik. (Foto : Red/Infosembilannews)
CIANJUR - Sorotan terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali mencuat. Sejumlah pejabat setingkat kepala dinas dan camat dinilai masih sulit dihubungi oleh awak media, baik saat didatangi langsung maupun melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang selama ini digaungkan oleh Bupati Cianjur, dr Mohammad Wahyu Ferdian, yang dikenal terbuka dan komunikatif saat berinteraksi dengan insan pers.
Pengamat publik sekaligus advokat Cianjur, Yan-yan SH, menilai sikap pejabat yang terkesan menghindari konfirmasi media dapat mencoreng citra pemerintahan daerah. Menurutnya, pejabat publik semestinya memahami peran media sebagai mitra kontrol sosial, bukan justru dihindari.
“Semangat transparansi harus dimulai dari keterbukaan pejabat publik dalam memberikan informasi. Kepala dinas dan camat memiliki tanggung jawab moral untuk responsif terhadap permintaan klarifikasi dari wartawan,” ujarnya, Rabu (15/04/2026).
Ia menambahkan, di era digital saat ini, komunikasi tidak lagi terbatas pada tatap muka. Respons melalui telepon maupun pesan singkat menjadi bagian penting dari pelayanan informasi, bahkan ketika pejabat sedang bekerja dari rumah.
Sementara itu, seorang jurnalis media online di Cianjur Adri Budimansyah menyampaikan, bahwa konfirmasi dari pejabat sangat penting guna menjaga akurasi dan keberimbangan berita. Tanpa klarifikasi resmi, informasi yang disajikan kepada masyarakat berpotensi tidak lengkap.
"Nah, melalui pemberitaan ini, diharapkan Bupati Cianjur dapat memberikan penegasan kepada jajarannya agar lebih terbuka, komunikatif, dan tidak terkesan alergi terhadap awak media. (Red01)
