Ketua LSM Neo-Gemppur Kabupaten Cianjur, Deni Santiko, menegaskan komitmen lembaganya untuk bersinergi dan mengawal transparansi pembangunan di Cianjur. (Foto: Red/Infosembilannews.com)
CIANJUR - LSM Gerakan Masyarakat Peduli Pemersatu Cianjur (Neo-Gemppur) Kabupaten Cianjur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, sekaligus menjalankan fungsi sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik.
Ketua Neo-Gemppur Kabupaten Cianjur, Deni Santiko, menyampaikan bahwa pihaknya selama ini aktif mendukung pembangunan di berbagai sektor, namun tetap independen dalam memberikan kritik yang membangun.
“Neo-Gemppur tetap independen dan selalu kritis, terutama dalam mendukung pembangunan agar transparansi penggunaan anggaran negara benar-benar ditegakkan,” ujar Deni Santiko saat diwawancarai media, Senin (19/01/2026).
Menurutnya, peran organisasi yang dipimpinnya tidak hanya sebatas mengkritisi kebijakan, tetapi juga ikut terlibat dalam berbagai pembahasan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Cianjur.
“Peran kami tidak hanya mengkritisi, tapi juga sering berdampingan dengan pemerintah dalam pembahasan pembangunan. Kritik yang kami lakukan semata-mata sebagai kontrol sosial, agar para oknum tidak terjerumus dalam praktik korupsi,” ungkapnya.
Deni juga mengimbau seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar menjaga integritas dan martabat daerah. Ia berharap, pada tahun 2026 dan seterusnya tidak ada lagi pejabat, baik kepala daerah maupun kepala dinas, yang tersandung kasus tindak pidana korupsi.
“Sudah cukup masa lalu menjadi cambuk bagi kita semua. Ke depan jangan sampai ada lagi pejabat di Cianjur yang terjerat kasus korupsi,” tegasnya.
Neo-Gemppur pun memastikan akan terus mengawal dan mengawasi kebijakan publik, terutama dalam pengelolaan anggaran di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, hingga lingkungan hidup.
“Kami akan terus berkomitmen mengawasi setiap kebijakan publik, supaya pembangunan di Cianjur terbebas dari penyelewengan dan praktik korupsi di berbagai dinas,” tambah Deni.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga kontrol sosial, DPRD, dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama menciptakan pembangunan yang transparan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan Pemda Cianjur, DPRD, maupun APH demi mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Red01)
