Diskusi publik evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media untuk memperbaiki tata kelola di lapangan. (Foto : Drjy/Infosembilannews)
CIANJUR - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur menjadi sorotan dalam Diskusi Publik bertema “Tantangan Tata Kelola di Lapangan dan Evaluasi Pelaksanaan MBG” yang digelar di Jalan Sitibodedar Kaum Tengah, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Jumat (9/1/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan unsur masyarakat sipil, akademisi, media, serta perwakilan pemerintah daerah untuk membahas berbagai persoalan dan mencari solusi konkret demi perbaikan tata kelola MBG di Cianjur.
Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari Dinas Kesehatan, Disdikpora, Dinas Pembangunan dan Pertanahan, serta sejumlah elemen lainnya. Perwakilan Disdikpora Kabupaten Cianjur, H.U. Abdul Azis, S.Pd., M.Pd, mengaku diskusi publik ini menjadi pengalaman pertamanya yang dinilai sangat positif. Menurutnya, forum tersebut membuka ruang berbagi pengalaman dan wawasan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di daerah.
Ia menjelaskan, peran Disdikpora lebih difokuskan pada sisi penerima manfaat, khususnya di lingkungan sekolah. Melalui forum diskusi, berbagai persoalan teknis di lapangan dapat disampaikan secara terbuka, termasuk kendala yang kerap dihadapi satuan pendidikan.
“Hal-hal yang dianggap kurang baik bisa kita evaluasi bersama dan dicarikan solusi, kemudian disampaikan kepada pemegang kebijakan agar program MBG ini benar-benar memberi manfaat optimal,” ujarnya.
Abdul Azis juga menyinggung adanya keluhan terkait kehilangan peralatan MBG di sekolah. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi catatan penting dan tanggung jawab pihak sekolah agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan. Terkait kebijakan nasional, ia menegaskan Disdikpora berada pada posisi sebagai pelaksana di daerah.
“Kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) kami terima dan laksanakan. Termasuk nantinya skema MBG di bulan Ramadan,” katanya.
Ia berharap, distribusi MBG selama Ramadan dapat diatur dengan waktu dan model yang tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah puasa para peserta didik.
Sementara itu, Kohar Ependi dari LBHC menegaskan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG di Cianjur, mengingat sejumlah kejadian yang mencuat ke publik, mulai dari isu keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kami menunggu hasil diskusi ini untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi, baik ke tingkat kabupaten maupun ke pusat, agar tata kelola MBG dan dapur SPPG dapat dievaluasi secara menyeluruh,” ungkapnya.
Ia juga mendorong adanya pengawasan aktif dari masyarakat serta keberanian untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan. Menurutnya, MBG menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak sehingga perlu pengawasan ketat.
Ke depan, LBHC berencana membuka posko layanan pengaduan terkait pelaksanaan MBG di Cianjur yang akan bersinergi dengan media sebagai sarana penyampaian aspirasi dan laporan masyarakat. (Dedi–Rjy)
