Mendorong inovasi, memperkuat sinergi - membangun Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. (Foto : Red/InfoSembilannews.com)
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Bidang Perdata, Tata Usaha Niaga, dan Penataan Barang Milik Negara, Firman Wijaya, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur nasional. Ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan setiap pembangunan berjalan lebih cepat, aman, dan berkeadilan.
Firman mengajukan tiga langkah strategis sebagai pendorong efektifitas tata kelola:
1. Optimalisasi penyelesaian sengketa konstruksi,
2. Penguatan sinergi lintas sektor, dan
3. Percepatan kolaborasi pembangunan fasilitas sosial, termasuk pesantren.
Dorong Arbitrase Khusus, Hindari Proses Litigasi yang Memakan Waktu.
Firman menyoroti bahwa mekanisme litigasi sering kali memperlambat penyelesaian sengketa konstruksi karena proses yang panjang dan bersifat terbuka.
“Karena itu, kami mendorong penggunaan arbitrase khusus konstruksi seperti BADAPSKI yang lebih cepat dan melibatkan arbiter berkompetensi teknis,
Ini sangat penting demi keberlanjutan proyek strategis dan memberi kepastian bagi negara,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Ia juga menekankan perlunya pelembagaan kolaborasi antara unsur hukum, sains, hingga politik untuk memastikan kebijakan infrastruktur lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Dukung Pembangunan Kembali Pesantren Pascatragedi. Terkait dukungan pemerintah terhadap pemulihan pondok pesantren pasca tragedi Al-Khoziny, Firman menyebut bahwa negara memiliki landasan kuat melalui UU Pesantren.
“Pemerintah hadir memastikan keselamatan santri. Kesepakatan Bersama Tiga Menteri menjadi instrumen penting untuk mempermudah proses PBG, pendampingan teknis, hingga pembebasan retribusi,” jelasnya.
Langkah-langkah tersebut, sambung Firman, sejalan dengan arah kebijakan PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai faktor pendukung efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan, dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Momentum Hari Bakti PU: Saatnya Infrastruktur Adaptif dan Berketahanan
Memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-80, Firman mengajak seluruh jajaran PUPR mempertegas komitmen menghadirkan infrastruktur yang adaptif dan inklusif.
“Refleksi delapan dekade pengabdian sektor PU menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang lebih kontekstual,” katanya.
Ia menilai transformasi sektor pekerjaan umum memasuki babak penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tuntutan efisiensi tata ruang. Penguatan konektivitas, percepatan penyediaan hunian layak, serta pembangunan infrastruktur dasar menjadi agenda mendesak.
Firman juga mendorong PUPR untuk mengakselerasi adopsi teknologi konstruksi hijau, digitalisasi layanan, dan penguatan mitigasi bencana sebagai prioritas strategis ke depan.
“Dengan demikian, Hari Bakti PU ke-80 adalah momentum tepat untuk merancang pembangunan infrastruktur yang tangguh, produktif, dan berdaya saing global,” tandasnya.
Ia optimistis arah kebijakan baru ini dapat diwujudkan di bawah kepemimpinan Menteri PUPR Dody Hanggodo yang dinilainya memiliki visi pembangunan visioner dan adaptif terhadap perubahan zaman. (Red01)
