Ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa dan tuntutan perubahan. Aksi demo ini bukan hanya tentang protes, tetapi tentang hak masyarakat untuk tahu ke mana uang mereka pergi. (Foto : Warpol/red)
CIANJUR - Maraknya aksi demo warga di beberapa desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada tahun 2025 menjadi perhatian serius banyak pihak. Aksi unjuk rasa yang kerap menuntut pertanggungjawaban kepala desa ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, terutama terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program ketahanan pangan yang dinilai tidak efektif serta tidak transparan.
Taufan Qudrattullah, SH, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH-GMBI) Cianjur, mengungkapkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk protes warga terhadap rendahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa.
"Gelombang aksi demo ini menggambarkan adanya masalah serius dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat merasa tidak puas karena tidak ada transparansi dalam penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program-program desa tidak sesuai harapan," ujar Taufan saat diwawancarai oleh wartawan, Sabtu (29/11/2025).
Menurut Taufan, banyak keluhan yang datang dari warga terkait dengan pengelolaan BUMDes yang tidak berjalan dengan baik, serta program ketahanan pangan yang tidak efektif. Selain itu, warga merasa bahwa pengaduan yang mereka ajukan ke dinas-dinas terkait tidak mendapatkan respon yang memadai.
"Sering kali warga sudah melaporkan masalah ini ke pihak kecamatan atau dinas terkait, bahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat. Namun, laporan tersebut terkesan hanya direspon secara formal tanpa ada tindak lanjut yang jelas," tambah Taufan.
Ketidakseriusan dalam menanggapi keluhan warga ini, lanjut Taufan, telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan setempat, yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan aksi demo sebagai bentuk protes.
"Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan dinas terkait karena laporan mereka seringkali tidak ditindaklanjuti. Mereka merasa tidak ada tindakan yang jelas terhadap kepala desa yang diduga melakukan penyalahgunaan dana desa," ujar Taufan.
Sebagai ketua LBH-GMBI Cianjur, Taufan menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari dinas terkait, terutama Inspektorat, dalam menanggapi laporan masyarakat. Taufan berharap agar laporan-laporan yang masuk segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar tidak terjadi gejolak sosial yang lebih besar di tingkat desa.
"Transparansi dalam pengelolaan dana desa dan respons yang cepat terhadap laporan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika tidak segera diperbaiki, hal ini bisa berujung pada semakin banyaknya aksi demo yang akan merusak hubungan antara warga dan pemerintahan desa," ujar Taufan.
Selain itu, Taufan juga mengingatkan bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat sangat penting untuk memastikan dana desa dikelola dengan benar. Jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, pihak Inspektorat harus tegas dalam menindaklanjutinya sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Jika hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran atau penyimpangan, maka harus ada sanksi yang tegas. Ini untuk memberikan efek jera bagi kepala desa atau perangkat desa lainnya yang terlibat," tuturnya.
Taufan berharap agar pada tahun 2026 mendatang, gelombang aksi demo warga di desa dapat dikendalikan dengan lebih baik. Namun, jika keluhan warga terus dianggap sepele dan tidak ditindaklanjuti dengan serius, ia memperingatkan bahwa ini bisa menjadi bom waktu yang merugikan semua pihak.
"Kedepannya, penting bagi dinas terkait untuk lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jika keluhan warga tidak direspons dengan cepat dan tepat, maka kepercayaan masyarakat terhadap dinas pemerintahan akan semakin menurun," pungkas Taufan.
Dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tindak lanjut yang tegas terhadap laporan warga, diharapkan aksi demo yang selama ini marak di Kabupaten Cianjur bisa diminimalisir, sehingga keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terjaga. (Red01)
