Audensi Aliansi Masyarakat Hegarmanah dan Beberapa Perwakilan dari Masing - masing Kedusunan (Foto : red/InfoSembilannews.com)
CIANJUR - Aliansi Masyarakat Hegarmanah (AMANAH) menggelar audiensi dengan Pemerintah Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada Selasa (29/4/2025) pukul 10.30 WIB di Kantor Desa. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan desa yang dinilai tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari prinsip profesionalitas.
Ketua AMANAH, M. Abdul Rohim Rizky, S.P., menyampaikan sejumlah poin krusial dalam forum tersebut, yang dinilai menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Hegarmanah. Salah satunya adalah pengelolaan Dana Ketahanan Pangan yang dinilai tidak optimal dan tidak sesuai dengan potensi lokal.
“Dana desa sebesar 20 persen seharusnya digunakan untuk ketahanan pangan seperti pengembangan pertanian atau peternakan lokal. Namun kenyataannya, diduga terjadi mark-up biaya dan penyimpangan anggaran yang merugikan desa,” tegas Rohim, mengacu pada Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.
Permasalahan lain yang disorot adalah stagnannya Pendapatan Asli Desa (PADes). Rohim mengungkapkan bahwa aset produktif milik desa seperti sawah dan lahan sewaan belum dikelola secara maksimal. “PADes tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan ketidakseriusan dalam pengelolaan aset,” katanya.
Terkait pembangunan fisik desa, Rohim menyoroti banyaknya proyek yang tidak tuntas dan kurang transparan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah pembangunan dilaksanakan tidak sesuai rencana, minim volume pekerjaan, serta tanpa pelaporan yang jelas kepada masyarakat. “Ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta berpotensi pada penyalahgunaan anggaran,” lanjutnya.
BUMDes yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi desa pun dinilai tidak berjalan. “BUMDes vakum, padahal bisa menjadi motor ekonomi desa. Ini kehilangan peluang besar bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana keadaan mendesak yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, namun tidak disampaikan laporannya kepada publik. “Penggunaan dana mendesak ini harus transparan dan sesuai peruntukan. Kalau tidak jelas, bisa menimbulkan kecurigaan publik,” jelas Rohim.
Permasalahan lain yang turut diangkat adalah disharmoni antara perangkat desa dan lembaga desa lainnya seperti BPD, LPMD, dan Karang Taruna. “Ketidakharmonisan ini menyebabkan kinerja pemerintahan desa tidak efektif dan jauh dari partisipasi publik,” tuturnya.
Rekrutmen perangkat desa juga menjadi sorotan. Ia menduga proses pengangkatan lebih mengutamakan kedekatan pribadi ketimbang kompetensi. “Ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi, dan akhirnya berdampak buruk pada pelayanan masyarakat,” jelasnya.
AMANAH juga menyesalkan minimnya pelibatan Karang Taruna dan pemuda dalam kegiatan pembangunan. Padahal, menurut Rohim, pemuda desa memiliki potensi besar dalam pembangunan dan inovasi. “Karang Taruna seharusnya menjadi mitra pemerintah desa, tapi kenyataannya mereka tidak dilibatkan,” tambahnya.
Untuk itu, AMANAH menuntut agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa dan pengelolaan aset desa, revitalisasi tata kelola pemerintahan desa secara transparan dan partisipatif, optimalisasi peran BUMDes serta pemberdayaan pemuda melalui Karang Taruna, serta reformasi pengangkatan perangkat desa yang berbasis kompetensi.
“Kami ingin mewujudkan Desa Hegarmanah yang maju, transparan, sejahtera, dan demokratis sesuai amanat undang-undang,” tegas Rohim.
Sementara itu, Kepala Desa Hegarmanah Asep Ramdhan Nugraha dalam forum audiensi menyatakan menerima semua pertanyaan dan masukan yang disampaikan. Namun, menurut AMANAH, respons dari pemerintah desa belum memberikan jawaban yang komprehensif atas berbagai persoalan yang diangkat.
Audiensi ini turut dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Karangtengah, termasuk perwakilan dari Kesbangpol, Kapolsek Karangtengah, Danramil, Camat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. (Red)
