Kukuh (36) sebagai kualitas kontrol mengatakan, pembangunan warga desa yang ada dihunian tahap 1 (Huntap) Cianjur. (Foto: Infosembilannews)
CIANJUR - Kompleks Bumi Sirnagalih Damai Huntap 1, yang berlokasi wilayah Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
"Untuk saat ini kondisi bangunan sudah 100 persen, sudah dihuni juga kurang lebih sekitar 200 Kk, Minggu (26/3/2023) sore.
Kukuh (36) sebagai kualitas kontrol mengatakan, pembangunan warga desa yang ada dihunian tahap 1 (Huntap)Cianjur, terutama yang ada didaerah Desa Sirnagalih, untuk saat ini kondisi bangunan sudah 100 persen sudah dihuni juga kurang lebih sekitar 200 Kk.
"Kemarin ada dua bangunan yang masih trabel jadi sementara mungkin belum bisa dihuni dulu jadi kemungkinan Minggu depan beres 100 persen di 200 Kk.
Dalam yang masuk penghuni 198 Kk, dalam pekerjaan bangunan awal Desember untuk bangunanya sendiri hunianya kurang lebih dua bulan sampai rapih dan beres termasuk infrastrukturnya sampai bulan ke 2 ahir.
"Dalam Hal pemakaian tempat hak guna pakai (HGP) selama 10 tahun setelah nanti menunggu kebijakan dari Penkab jadi apakah dipermanenkan atau mungkin direkomedasikan kiranya.
Masih katanya, yang dialokasikan huni bangunan daerah terkena sesar khusus. Jadi jelasnya rusak parah bangunan pasca gempa. Yang tidak parah jauh dari sesar tidak mendapatkan hanya dapat uang tidak untuk bangunan," katanya.
"Salah satunya dari beberapa titik sesar desa Nagrak dan wilayah terutama kecamatan Cugenang.
Masih paparnya, mungkin awalnya warga wilayah cugenang tidak mau pindah, hanya saja sudah melihat kondisi dilapangan bangunan yang layak sebagian warga ada yang dari kecamatan cugenang.
"Untuk selebihnya pembiayaan yang lainnya dari rumah gratis kalau pasilitas yang lainnya masih belum tau kebijakannya ada dipemerintah," paparnya.
Dia menambahkan, untuk listrik dan yang lainya pastinya bayar masing-masing, terus di air awalnya itu dari PDAM, terus karna PDAM belum memadai jadi mereka harus buka jalur baru. Kita pakai sumur boor yang sudah ada jadi mungkin di airnyapun tidak maksimal," tambahnya.
"Jadi pelaksanaan pembangunan dihuni selama 10 tahun untuk kebijakan terkait warga, kembali lagi ke pemerintah untuk selanjutnya. Kalau kita hanya bagian pelaksana.
Harapan terbesarnya kita bisa membantu masyarakat agar segera cepat selesai dan warga bisa dihuni disana. Istilahnya yang masih ngungsi bisa segera kelokasi yang sudah dibuatkan oleh pemerintahan," tutup Kukuh singkat. (Red)
(Editor 1636 Rjy)
