Orang tua siswa SDN Cipinang mendesak audit menyeluruh terhadap penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) data Sipintar menunjukkan anak mereka tercatat sebagai penerima bantuan, namun dana dan buku tabungan diduga tidak pernah diterima. (Foto : Red/Infosembilannews.com)
CIANJUR - Dugaan penyimpangan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Cipinang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, semakin menguat. Sejumlah orang tua siswa mengaku tidak pernah menerima dana bantuan maupun buku tabungan PIP, meski nama anak mereka tercatat sebagai penerima dalam aplikasi Sipintar.
Temuan tersebut memicu kecurigaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan bantuan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat itu. Berdasarkan hasil pengecekan mandiri, beberapa siswa tercatat menerima PIP sejak tahun 2021 hingga 2025, namun keluarga mengaku tidak pernah menerima manfaat bantuan tersebut.
MD, salah seorang wali murid, mengaku kecewa karena sebelumnya pihak sekolah menyatakan anaknya tidak mendapatkan bantuan PIP. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sipintar, nama anaknya justru tercatat sebagai penerima bantuan.
"Di sekolah bilang tidak menerima PIP, tetapi di Sipintar tercatat menerima. Ini yang membuat kami mempertanyakan kejelasan penyalurannya," ujar MD.
Keluhan serupa disampaikan HR dan MR. Keduanya mengaku tidak pernah menerima buku tabungan, dana bantuan, maupun informasi resmi bahwa anak mereka menjadi penerima PIP.
Mereka menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa karena menyangkut hak siswa dari keluarga kurang mampu.
Meningkatnya jumlah pengaduan dari orang tua membuat masyarakat mendesak adanya audit menyeluruh terhadap data penerima, proses pencairan dana, distribusi buku tabungan, hingga mekanisme pemberitahuan kepada wali murid.
Warga juga meminta Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan ketidakberesan penyaluran PIP di SDN Cipinang.
"Jangan sampai hak anak-anak yang seharusnya menerima bantuan pendidikan justru hilang tanpa kejelasan. Semua harus dibuka secara transparan," tegas salah seorang wali murid. (Pen)
