Kantor Dinas Perkim Kabupaten Cianjur (Foto : InfoSembilannews.com)
CIANJUR - Kekecewaan terhadap Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Cianjur semakin memuncak. Bukan tanpa alasan, lembaga pemerintah yang seharusnya melayani masyarakat justru diduga mempermainkan aspirasi rakyat dengan cara merubah jadwal audiensi secara semena-mena, bahkan dua kali berturut-turut.
Kronologi bermula pada 09 September 2025, saat Pemuda Peduli Integritas (PEPIN) melayangkan surat audiensi resmi. Agenda awal dijadwalkan pada Kamis, 11 September 2025. Namun secara sepihak, Perkim meminta perubahan jadwal ke Rabu, 17 September, dengan dalih agar semua bidang terkait hadir, termasuk Kepala Dinas. Ironisnya, janji itu tidak ditepati. Pada hari H, hanya satu bidang saja yang muncul, sementara pertanyaan-pertanyaan kritis dari PEPIN tidak mendapat jawaban tuntas. Sejumlah isu bahkan dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
Belum selesai kekecewaan itu, pada 22 September 2025, PEPIN kembali melayangkan surat audiensi susulan untuk hari Rabu, 24 September. Lagi-lagi Perkim merubah jadwal sepihak. Bagi publik, ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu, mempermainkan, dan melecehkan suara rakyat.
Ketua Umum Pemuda Peduli Integritas (PEPIN), M Abdul Rohim Rijki, dengan tegas menyatakan sikap. “Sudah dua kali Perkim seenaknya merubah jadwal. Yang pertama kami masih sabar dan menghormati, tapi yang kedua kali ini tidak ada ampun. Kami tidak akan lagi mau dipermainkan. Kami akan konsolidasi besar-besaran dan siap turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban,” tegas Rohim.
Menurutnya, tindakan Perkim ini bukan hanya sekadar wanprestasi, tetapi juga cerminan wajah buruk birokrasi Cianjur. “Audiensi itu hak rakyat, bukan hadiah. Kalau pemerintah tidak mau menjawab pertanyaan rakyat, lalu untuk siapa mereka bekerja?” tambahnya dengan nada kecewa.
Sikap tidak kooperatif Perkim ini kian mempertegas buruknya komitmen mereka terhadap transparansi. Bagaimana mungkin lembaga yang diberi anggaran besar untuk mengurus rumah rakyat justru tidak mampu menghadirkan jawaban sederhana dalam forum resmi? Apakah ada hal yang sengaja ditutupi? Atau memang ada masalah besar yang enggan dibuka terang-terangan?
Pertanyaan ini kini menggema di tengah masyarakat. Publik mulai menilai Perkim gagal menjaga marwah pelayanan publik. Alih-alih memberikan solusi, mereka justru menunjukkan sikap arogan dengan mempermainkan jadwal audiensi seolah-olah rakyat tidak penting.
PEPIN memastikan langkah mereka tidak akan berhenti. Setelah dua kali merasa dibohongi, jalan aksi terbuka lebar. Konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat tengah dilakukan. “Kalau Perkim terus bersembunyi di balik alasan teknis dan janji kosong, maka turun ke jalan adalah pilihan terakhir yang paling rasional,” tegas Rohim.
Kini, bola panas ada di tangan Perkim. Apakah mereka akan segera memperbaiki sikap dan memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan jawaban? Atau justru membiarkan kekecewaan ini meledak menjadi gelombang protes besar?
Satu hal pasti: rakyat Cianjur tidak boleh terus dipermainkan. Dan jika Perkim masih menutup mata, maka suara rakyat akan turun langsung ke jalan untuk menggugat janji-janji yang sudah terlalu lama diingkari. (Red01)
