Panitia Pilkades Mekarlaksana menyiapkan 20 unit kendaraan untuk memobilisasi pemilih, khususnya warga pelosok yang tidak memiliki kendaraan pribadi, guna mempermudah masyarakat menggunakan hak pilihnya. (Foto: Wartapolitan.com)
CIANJUR - Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, menyiapkan 20 unit kendaraan untuk membantu mobilisasi masyarakat menuju tempat pemungutan suara (TPS). Fasilitas transportasi tersebut diprioritaskan bagi warga yang tinggal di wilayah pelosok dan tidak memiliki kendaraan pribadi.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan panitia agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi tingkat desa tanpa terkendala persoalan transportasi.
Wakil Ketua Panitia Pilkades Mekarlaksana, Cecep Irwan, S.P., menjelaskan bahwa 20 kendaraan tersebut akan disebar ke sejumlah wilayah guna menjangkau warga yang membutuhkan bantuan transportasi.
Menurutnya, panitia berupaya memastikan akses menuju lokasi pemilihan dapat dijangkau seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada jauh dari pusat desa.
"Untuk masyarakat yang mau memilih, kita sebagai panitia menyiapkan mobilisasi. Ada 20 unit untuk menyebar ke seluruh wilayah, ke pelosok-pelosok bagi masyarakat yang tidak punya kendaraan, supaya mereka bisa mengikuti pemilihan," ungkap Cecep.
Selain menyiapkan kendaraan, panitia juga memberikan perhatian khusus kepada warga lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang sedang sakit. Bagi warga yang secara kondisi kesehatan tidak memungkinkan datang ke TPS, panitia telah melakukan kesepakatan bersama kedua calon kepala desa.
Di sisi lain, pelaksanaan Pilkades Mekarlaksana juga dihadapkan pada sejumlah tantangan terkait keakuratan data pemilih. Berdasarkan data panitia, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 2.934 orang.
Namun, lebih dari 400 pemilih diperkirakan tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota maupun luar negeri. Panitia mengaku telah melakukan konfirmasi dan menghubungi sejumlah pemilih untuk memastikan keberadaan serta kemungkinan kehadiran mereka.
Persoalan lainnya muncul terkait sejumlah warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. Kondisi tersebut diduga disebabkan ketidaksinkronan data administrasi kependudukan dengan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkades digital.
Beberapa kendala yang ditemukan di antaranya data Kartu Keluarga (KK) yang belum diperbarui, belum menggunakan barcode, hingga data perekaman kependudukan yang belum terintegrasi dengan sistem.
Cecep berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pendataan dan pelaksanaan pemilihan digital agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak politik akibat persoalan administrasi maupun kendala teknis.
"Harapan panitia, pemerintah ke depan harus lebih detail lagi. Masyarakat ini punya hak untuk memilih. Apapun ceritanya, baik online ataupun tidak, tetap ke depannya harus bisa memilih, karena persoalan ini juga berdampak kepada panitia," pungkasnya.
Kesiapan mobilisasi 20 kendaraan menjadi salah satu langkah panitia dalam mendukung kelancaran Pilkades Mekarlaksana. Namun, pembenahan sistem pendataan pemilih juga menjadi catatan penting agar pelaksanaan demokrasi di tingkat desa berjalan transparan, tertib, serta mampu menjamin hak pilih seluruh warga yang memenuhi persyaratan. (Red01)
