Sekretaris Umum KMPB, R. D. April Yani, menyampaikan sikap tegas organisasi mahasiswa dugaan praktik mafia proyek di lingkungan DPKP Kota Cimahi. (Foto : Red/InfoSembilannews)
CIMAHI - Kesatuan Mahasiswa Progresif Bandung (KMPB) menyoroti dugaan praktik mafia proyek di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Sorotan tersebut disampaikan secara terbuka sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas birokrasi dan tata kelola pengadaan pekerjaan pemerintah yang bersih dan transparan.
Sekretaris Umum KMPB, R. D. April Yani, dalam wawancara pada Kamis (14/5/2026), menyampaikan bahwa dugaan pengondisian proyek, penarikan fee, hingga permainan paket pekerjaan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka terdapat indikasi kuat bahwa proyek pemerintah telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai ajang transaksi demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Situasi ini dinilai berbahaya karena bukan hanya berpotensi menggerus keuangan daerah, tetapi juga mencederai iklim persaingan usaha yang sehat bagi para pelaku usaha yang ingin bekerja secara profesional dan sesuai aturan.
“Kami melihat ada persoalan serius yang tidak boleh ditutup-tutupi. Ketika proyek diduga dimainkan, fee ditarik, dan paket pekerjaan dikondisikan, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
KMPB juga menyoroti lemahnya respons terhadap berbagai laporan dugaan penyimpangan yang sebelumnya sempat mencuat ke publik. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa praktik-praktik tidak sehat dalam proyek pemerintah masih dibiarkan tanpa penanganan tegas.
Dalam pernyataannya, KMPB mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara terbuka dan profesional atas dugaan mafia proyek di DPKP Kota Cimahi. Selain itu, mereka meminta Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu.
KMPB juga menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk gratifikasi, fee proyek, dan pengondisian pekerjaan yang berpotensi melanggar hukum. Mereka mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
KMPB memastikan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah nyata dari pihak terkait. Mereka meyakini bahwa pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud melalui keberanian untuk membongkar dan menindak tegas setiap praktik penyimpangan tanpa pandang bulu.
Sumber : Kesatuan Mahasiswa Progresif Bandung
